Artikel — January 26, 2010 12:48 pm

DEMOKRASI LANGSUNG : SEBUAH ALTERNATIF ANTIOTORITARIAN

Posted by

Pertanyaan pertama yang mesti diajukan dalam memahami demokrasi langsung (direct democracy) adalah apakah seseorang akan menghianati kepentingannya saat ia dapat mewakili dirinya?

Berbeda dengan demokrasi perwakilan yang memberikan kekuasaan hampir mutlak pada politisi untuk memutuskan apa saja, dalam demokrasi langsung semua proses pengambilan keputusan diselenggarakan dari bawah. Keputusan tersebut akan dibawa oleh delegasi yang mendapat langsung komunitas, dimana delegasi tersebut terikat oleh pemberi. Artinya delegasi tidak punya hak untuk merubah keputusan. Keterikatan ini akan menjaga bahwa keputusan yang diambil tetap utuh tidak terdistorsi oleh kepentingan seseorang (seperti dalam demokrasi perwakilan).

Delegasi dapat di-recall diganti atau ditarik oleh pemberi setiap saat jika ada alasan yang cukup untuk mengganti mereka misalnya delegasi tidak menjalankan fungsinya, atau tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya (tentu hal tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh anggota komunitas).  Demokrasi langsung bertumpu pada sistem delegasi bukan perwakilan (representasi). Hal mendasar yang membedakan kedua sistem adalah delegasi hanya dipilih untuk melaksanakan keputusan tertentu sementara perwakilan dapat melakukan apa saja.

Berbeda dengan di Yunani dan Romawi kuno, demokrasi langsung yang kami maksud tentu tidak mengenal diskriminasi tentang siapa saja yang berhak untuk ikut dalam rapat dan mengambil keputusan. Untuk mencapai sebuah masyarakat merdeka mesti dibangun dengan metode-metode dan sistem yang merdeka pula. Oleh karenanya semua anggota komunitas mesti berhak terlibat secara partisipatif dan setara.

Masalah utama yang disoroti dalam demokrasi langsung adalah adanya segelintir orang yang berkuasa atas mayoritas lainnya. Sekumpulan orang di DPR memiliki kekuasaan yang hampir mutlak dalam menentukan nasib hidup keseluruhan masyarakat. Dalam demokrasi langsung hal tersebut dibuang jauh-jauh dengan menyelenggarakan sistem pengambilan keputusan yang berasal dari bawah, baik dengan voting maupun alternatif atau gabungan keduanya.

Titik tekan dari demokrasi langsung adalah siapa yang “mengusulkan” ide-ide dan siapa yang “menyetujui”nya. Sementara dalam demokrasi perwakilan, masyarakat tak pernah ditanya apa gagasan dan idenya. Masyarakat hanya ditempatkan untuk bersikap “setuju” atau “tidak setuju” terhadap gagasan dan ide yang telah disiapkan bagi mereka. Demokrasi langsung dilandaskan pada gagasan yang realistis bahwa “masyarakat paham bagaimana mengatur diri mereka sendiri”. Ini yang membuat demokrasi langsung sangat berbeda dengan demokrasi perwakilan yang korup dan elitis itu. Kita tidak butuh kaum spesialis untuk memberitahu bagaimana menjalankan tempat kerja atau komunitas kita. Begitu pun juga dalam upaya mewujudkan sebuah revolusi sosial, masyarakat tidak membutuhkan sebuah kelompok atau partai yang berhak memerintah kemana sebuah gerakan sosial harus menuju. Pada dasarnya kita dapat menempuhnya tanpa sebuah komando sentral, yang kita butuhkan adalah wadah untuk dapat bertindak otonom dan saling bekerjasama.

Demokrasi langsung berlaku di tempat kerja maupun di dalam komunitas, kompleks pemukiman, kampus dan organisasi lainnya. Pengoperasian sebuah pabrik, kantor atau sebuah sekolah misalnya dijalankan melalui sebuah rapat umum seluruh anggota tanpa kecuali. Para peserta rapat mengambil suara dengan cara mengangkat tangan atau menulis di lembar suara untuk sampai pada keputusan, atau jika memungkinkan dapat menempuh jalur (mufakat). Rapat ini menentukan rencana, aturan, solusi atas sebuah masalah, sikap kolektif, dan juga delegasi yang akan memegang _lterna dari kolektif. Pada intinya proses ini mengembalikan _lterna secara otonom kepada anggota komunitas bagaimana sebuah sistem sosial dijalankan secara berimbang dan demokratis.

Secara luas, sebuah masyarakat dapat diorganisir dalam tatanan yang demokratis, setara dan harmonis tanpa mesti terjebak dalam sistem politik yang otoritarian, hirarkis dan tersentral. Unit-unit terkecil dalam masyarakat harus dijamin haknya untuk otonom secara penuh dalam menentukan nasibnya sendiri. Masing-masing dari unit/komunitas atau organisasi tersebut akan mengirim delegasinya pada ‘dewan  atau badan’ untuk membahas hal-hal yang perlu yang berkaitan dengan hubungan antar komunitas atau wilayah. Pengambilan keputusan dalam skala yang besar dalam demokrasi langsung biasanya diwujudkan dalam bentuk “dewan” delegasi yang terpilih. Delegasi memiliki peranan atau pun kedaulatan untuk menyajikan keinginan kelompok mereka di dalam dewan berdasarkan _lterna dari komunitas masing-masing.

Banyak yang beranggapan demokrasi langsung sudah tidak relevan atau sangat sulit diterapkan dengan populasi dan geografi seperti sekarang ini. Namun lagi-lagi hal ini terjebak pada logika umum bahwa sebuah pengorganisasian masyarakat mesti terintegrasi secara luas. Padahal salah satu ciri otoritarian sistem politik dominan adalah karakter sentralistiknya dalam organisasi sosial yang luas. Secara umum demokrasi langsung mengusung otonomi penuh bagi wilayah atau komunitas dan mengadvokasi proses politik yang terdesentralisasi. Sementara parlemen dan pemerintah dalam sistem yang kita kenal sekarang adalah institusi yang membawa spirit hirarkis, sentralistik dan otoritarian.  Dengan sendirinya demokrasi langsung merombak struktur sosial secara radikal karena mengubah logika sentralistik yang ada dalam demokrasi perwakilan menjadi desentralisasi.

Satu-satunya cara membuktikan kebenaran dari keunggulan demokrasi langsung adalah mencoba realisasi alternatif  ini. Menata sebuah tatanan sosial ke dalam jaringan federasi tanpa pola sentralistik, hirarkis dan otoritarian. Demokrasi langsung adalah salah satu perangkat mewujudkan hal tersebut.

Print Friendly Print Get a PDF version of this webpage PDF

Tweet
  • Share this post:

Leave a Reply

— required *

— required *

Load Times Plugin made by Cheap Web Hosting