ANCAMAN DAN KONTROL DALAM E-KTP

Diperintah berarti : pada setiap operasi dan setiap transaksi kita dicatat, didaftar, diurutkan, dipajaki, distempel, diukur, dinomori, ditaksir, disahkan, diizinkan, ditegur, dilarang, dirombak, dikoreksi, dihukum…
JP. Proudhon (General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century)

Tahun 2011 ini penduduk Indonesia diperkenalkan dengan sebuah sistem baru dalam hal pendataan dan administrasi sipil. Selain lebih terpusat dari sebelumnya, pendataan ini juga diselaraskan dengan perkembangan teknologi canggih dan struktur masyarakat informasi. Kartu identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk kini diformat secara digital (electronic-KTP).

Pemerintah mengumumkan bahwa e-KTP ini berfungsi menyimpan satu nomor identitas tunggal (unique identification) atau Nomor Induk Kependudukan yang nantinya akan menjadi rujukan untuk menerbitkan berbagai dokumen seperti paspor, SIM, nomor wajib pajak, polis asuransi, hingga sertifikat tanah.

Salah satu fitur penting dalam e-KTP ini adalah sistem penyimpanan data secara biometrik dan digital. Hal ini dimungkinkan berkat teknologi radio-frequency identification tagging atau RFID. e-KTP menggunakan sebuah memory chip yang dibenamkan dalam plat kartu berbahan polyester terephthalate. Dalam chip tersebutlah informasi-informasi terpenting terkait data personal pemegang kartu disimpan dan bisa ditransfer, digandakan,

Informasi personal tersebut diambil melalui proses biometrik dengan memindai sidik jari dan retina mata disertai foto diri secara digital. Data biometrik tersebut disandingkan dengan biodata dan tanda tangan yang diisi secara manual melalui formulir resmi, lalu diinput secara digital dan kemudian diregister dengan sistem komputerisasi untuk menghasilkan penomoran NIK yang dikeluarkan secara tersentral. Semua data dan informasi tersebut disimpan dalam chip yang dapat memancarkan gelombang frekuensi tertentu sehingga bisa dikenali oleh detektor.

Bagi kebanyakan orang, sistem ini bukan menjadi masalah apa-apa. Seperti yang banyak diberitakan, masyarakat justru sangat antusias untuk mendapatkan kartu identitas canggih ini, sehingga rela antri berjam-jam hingga malam hari di kantor-kantor pemerintah untuk mengurus pembuatan kartu ini. Disamping karena membutuhkannya sebagai syarat dan akses pelayanan kebutuhan sehari-hari, masyarakat tidak menerima banyak informasi mengenai sisi lain dari penerapan sistem ini.

Kartu identitas menurut sejarahnya pertama kali digunakan di Prusia, Jerman di akhir abad 19. Sejak awal, tujuan dari penerbitan kartu identitas adalah untuk mengontrol masyarakat, memeriksa pembayaran pajak ke pemerintah, dan untuk keperluan wajib militer.

Penulis terkenal Victor Hugo cukup bagus menggambarkan situasi serupa di era Revolusi Perancis dalam novel Les Miserable’s. Hugo menampilkannya lewat Opsir Javert, seorang pejabat polisi fanatik, yang menginginkan agar teritori Paris juga dikontrol secara tidak langsung melalui pendataan penduduk. Tujuan : agar segala gerak-gerik dan dinamika populasi bisa diketahui sebagai informasi penting dalam mengamankan kekuasaan status quo. Paris saat itu tengah dilanda urbanisasi massal, yang selain menimbulkan ledakan populasi juga rawan aksi criminal yang bisa menciptakan keresahan sosial. Bagi Opsir Javert, “Untuk mendeteksi ancaman, kita mesti memulainya dengan mendata mereka.”

Di era modern ini, terorismelah yang dijadikan isu untuk melegitimasi upaya-upaya kontrol dan pendisiplinan masyarakat. Salah satu argumen utama yang dibangun pemerintah dalam menerbitkan e-KTP ini adalah isu keamanan (terorisme), sehingga perlu dilakukan pendataan secara terpadu untuk menghindari aksi penggandaan atau pemalsuan identitas.

Tetapi argumen-argumen bahwa perapian administrasi berguna mencegah terorisme tentu saja tidak berdasar sama sekali. Selembar kartu tidak akan bisa mencegah terorisme, karena terorisme memiliki akar yang berbeda ketimbang ketiadaan identitas pelaku teror.

Yang harus ditekankan adalah bahwa yang utama dalam hal ini bukanlah pada selembar kartunya,  melainkan pada upaya otoritas untuk meregister, mengidentifikasi dan mengontrol populasi. Kontrol terhadap populasi atau kehidupan sosial adalah kontrol struktur kuasa.

Disini, kekuasaan harus dimaknai lebih luas –tidak berhenti pada sebuah wilayah sosial yang spesifik dimana disiplin dan aturan diberlakukan, melainkan mesti pula mengandung analisa tentang regulasi atas populasi dalam kesehariannya, termasuk partisipasi individu dan seluruh populasi secara biologis dan anatomis dalam dimensi politik.

Tetapi populasi juga tidak bisa lagi dimaknai sekedar sebagai sekumpulan individu yang mendiami sebuah teritorial, melainkan sebuah mesin yang berfungsi memproduksi dan mereproduksi kesejahteraan (wealth), barang-barang dan pula individu-individu baru, dalam kehidupan sehari-hari. Relasi produksi dan reproduksi ini harus bisa dipastikan berjalan secara normal. Untuk keperluan itulah metode dan teknik kontrol dikembangkan, bahkan sampai pada titik ekstrim melalui proses internalisasi.

Pertemuan tersebut pada nantinya berkontribusi memapankan biopower –struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial dari dalam, untuk kemudian membuntuti, melacak, menyadap, menjejaki, memindai dan menerjemahkan serta menyerapnya, sehingga pada akhirnya setiap individu menerima, meyakini, mengaktifkan bahkan memberikan persetujuannya atas kekuasaan.

Penerapan e-KTP, dengan fitur utamanya berupa chip yang berisi informasi biometrik (sidik jari, retina mata) yang tersentralisir dan terintegrasi, merupakan salah satu langkah agresif dalam mengintensifkan dan menajamkan struktur dan fungsi kuasa ke dalam individu maupun populasi secara keseluruhan. Ke depan, kecenderungan ini dapat mendorong kita menjadi negara-polisi (police-state), dimana segala sesuatunya dalam kehidupan sosial, berada dalam kontrol dan kendali pengawasan ketat negara.

Informasi-informasi personal dan privat tersebut tidak saja dapat digunakan untuk tujuan komersil seperti misalnya riset psikografi dan marketing, namun juga untuk tujuan-tujuan politis yang bertujuan melindungi kekuasaan. Bersamaan dengan makin berkembangnya instalasi kamera pengintai (CCTV) di sudut-sudut kota dan tempat umum, satelit, perangkat lunak dan teknologi pengidentifikasian, ditambah aturan formal seperti UU Intelijen yang baru saja diteken, ke depan negara lebih mudah mengidentifikasi siapapun yang dituduh menjadi ancaman bagi keamanan. Mereka bisa dengan lebih mudah mendeteksi siapa saja yang berada dalam kerumunan sebuah protes sosial, bahkan di tempat-tempat umum, melalui kamera yang bisa mendeteksi retina mata. Tentu saja, pemisalan tersebut dapat terus bertambah dan berkembang.

Ini merupakan ancaman serius bagi kebebasan dan perubahan sosial !

11 Comments

F. Daus AR

about 3 years ago

Kayaknya pemerintah paham betul novelnya George Orwell,,1984..he,,he,,he,,

Komunitas Gubuak Kopi

about 2 years ago

pemerintah sungguh berdamai dengan teknologi hingga di lupa bagaimana yang namanya bijaksana terhadap teknologi. lebih tepatnya telah mengorbankan banyak hal untuk teknologi.

saruangbolong

about 2 years ago

2012. tidak adalagi yang benar-benar privasi dalam hidup dihari ini. ribuan tai yang haus kekuasaan telah menawarkan "kemudahan" untuk "kemudahan" mereka agar dapat mengatahui detil tentang kita. saya pernah baca novel terkait. mungkin ini tak hanya via E-KTP media Jejaring Social termasuk yang kita gunakan saat ini mungkin juga salah satunya. parahnya babi-babi bersedia meng-Update lokasinya untuk memudahkan si Anjing menemukan mangsa!! oh Damn ful

Surya Darmawan

about 2 years ago

Sungguh ketinggalan.. tapi buat Indonesia, kita harus cepat menyesuaikan teknologi. seperti di negara2 maju, 1 ID all for information.

kontinum

about 2 years ago

Surya, dengan komentarmu itu kamu paham kan apa yang kamu baca disini? Ini bukan soal sepakat atau tidak dengan konten yang ada disini, tapi relevansi tanggapanmu itu yang kabur.

Sangnista

about 2 years ago

Mulai dari ruang publik yang dipersempit, kini kehidupan dan pribadimu pun akan dibatasi dan dipersempit... Liberate Your Self...!!!

girldragon88

about 2 years ago

kupikir nggak ada yg harus kututupi dari kehidupan pribadi klo qt hidup baik2 aja ...jd knapa musti panik :p

Ishmael Yahalah

about 2 years ago

miris melihat bahwa ada orang yg masih merasa hidupnya baik-baik saja di tengah kondisi seperti ini.

koga

about 2 years ago

belum nanti ada bom atau virus yang diselipkan dalam chip yang tertanam dari diri kita, jadilah kita budak penguasa makna.

thoughtcrime

about 2 years ago

Iya girldragon, gak perlu ditututpi lah kehidupan pribadimu. Terbuka aja, ya kan? Minta nomor hp-mu dong, kalo ada yang XL biar murah kalo ntar nelpon... Gak ada yang perlu ditutupi kan? Kalo kamu gak mau ngasih, artinya kamu nggak konsisten sama komentarmu, artinya ada sesuatu yang kamu sembunyiin dalam hidupmu, dan hidupmu gak baik-baik...

Leave a Comment